Friday, July 28, 2006

 

Kode Etik & Tata Tertib Radio Komunitas

PENDAHULUAN


Sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Radio merupakan salah satu penyelenggara penyiaran yang termasuk dalam klasifikasi Lembaga Penyiaran Komunitas, yaitu yang didirikan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu Radio Komunitas mempunyai karakteristik khusus antara lain :

1. Merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
2. Radio diselenggarakan :
a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.
3. Radio Komunitas tidak melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
4. Radio Komunitas memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Radio Komunitas adalah milik warga oleh karena itu berpihak untuk kepentingan warga dan melibatkan partisipasi Warga.

Untuk menyelenggarakan penyiaran dan menghasilkan kualitas siaran serta mengawasi penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan peraturan, diperlukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran atau lebih dikenal dengan istilah Kode Etik dan Tata tertib Penyiaran. Oleh karena itu Radio Komunitas telah menyusun Kode Etik dan Tata Tertib yang berlaku bagi para penyelenggara penyiaran di Radio Komunitas.




B. KETENTUAN UMUM

Dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik dan Tata tertib merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan/atau apa yang dilarang disiarkan atau dilakukan oleh penyelenggara siaran di Radio Komunitas. Kode Etik dan Tata tertib siaran adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan atau pedoman dalam berperilaku bagi penyelenggara penyiaran.

2. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran

3. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

4. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

5. Penyelenggara Penyiaran adalah : Orang yang terlibat dalam kegiatan Penyiaran di Radio Komunitas baik Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) maupun Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas ( Pimpinan Studio dan para Pembantunya).


C. ETIKA PENYIARAN

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

2. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

3. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

4. Isi siaran dilarang :
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

5. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

6. Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar

7. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.

8. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.


D. PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

1. SIKAP SAAT SIARAN

· Penyiar harus rajin membaca, menulis naskah, meriset, mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya, dan menyusun acara secara teliti sebelum siaran.
· Penyiar harus mampu menggali berbagai fakta dan informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Penyiar jangan pernah merasa sudah mengetahui segalanya, sehingga merasa tidak perlu mencari informasi baru.
· Penyiar harus selalu memilih topik, bahasa, lelucon dan gaya siaran yang sopan. Segala sesuatu yang berbau cabul, menghujat Tuhan, sumpah serapah dan makin tidak punya tempat dalam siaran radio.
· Penyiar harus memiliki komitmen/janji untuk melaporkan hanya fakta-fakta yang dikumpulkannya dari sumber yang benar-benar dapat diandalkan atau dipercaya. Jika sebuah informasi awal belum tuntas diteliti dan dicek, sebaiknya jangan disiarkan.
· Penyiar harus dijadikan sebagai sumber informasi, sehingga ia tidak menyiarkan informasi yang meragukan atau fakta yang diputar balikan.
· Seorang reporter harus menghindari bercampurnya bias pribadi, purbasangka, keberpihakan, kecenderungan, dan kepercayaan pribadi dalam melaporkan sebuah kejadian atau menggambarkan sebuah situasi.
· Penyiar harus menghormati hak semua orang. Informasi yang disimpan oleh seseorang karena alasan pribadi, keluarga atau alasan lain tidak boleh dilanggar. Informasi off-the-record yang dikatakan narasumber harus dihormati oleh Reporter.
· Penyiar harus berhati-hati untuk menghindari : menyiarkan gosip, kabar angin, desas desus, kritik, penghinaan, percekcokan, pertengkaran dan propaganda.
· Dalam hal penyiaran masalah politik, Penyiar tidak boleh menyiarkan hal-hal yang terlalu menguntungkan atau merugikan satu Parpol, Calon atau kepentingan politik tertentu.
· Penyiar harus memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada semua Parpol dan Calon terdaftar yang ingin memanfaatkan waktu siaran.
· Penyiar harus saling mempromosikan acara-acara lain.

2. PERILAKU SAAT BEKERJA

· Penyiar harus kompak dengan crew lainnya, karena Penyiar tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari orang lain.
· Penyiar harus disiplin terhadap jadwal siaran yang telah ditetapkan, dan 15 menit sebelum waktu siaran Penyiar harus sudah datang di studio untuk menyiapkan bahan siaran atau mendengarkan petunjuk dari Pimpinan Siaran.
· Sebagai anggota Team, Penyiar harus bersedia menolong dan membantu anggota Team yang sedang mengalami kesulitan baik yang menyangkut acara siaran ataupun masalah pribadi.


3. PERILAKU DI DALAM STUDIO

· Tidak seorangpun diizinkan membawa senjata api ke dalam studio, terlepas dia sebagai anggota Polisi, militer atau klub menembak.
· Penyiar dilarang melakukan siaran dalam keadaan mabuk atau pengaruh narkoba.
· Penyiar dilarang membawa Tamu pribadi ke ruang siaran, kecuali ada ijin khusus dari Pimpinan Studio.
· Tamu sama sekali tidak boleh mengganggu Penyiar, mengacau siaran, merusak barang dan peralatan studio.
· Adalah kewajiban setiap staff untuk menjaga peralatan dan barang milik studio.
· Hanya orang-orang yang ditugasi yang boleh mengoperasikan peralatan studio.
· Peralatan tidak boleh dibiarkan hidup jika tidak digunakan.
· Adalah kewajiban setiap pemakai untuk membersihkan, menutup, mengembalikan setiap peralatan yang telah dipakai ke tempatnya.
· Tidak dibenarkan membawa keluar peralatan studio, tanpa seijin yang berwenang.

4. SIKAP DI LUAR STUDIO

· Penyiar harus memperhatikan sikap dan perilaku yang baik disaat ia berada di luar studio.
· Penyiar atau Crew dilarang meminta atau menerima dana/hadiah/ bantuan dengan dalih mengatasnamakan stasiun radio untuk kepentingan pribadinya, tanpa seijin yang berwenang.
· Penyiar atau Crew akan dicoret dari keanggotaan studio apabila terbukti melakukan tindak kejahatan, kecurangan, tindakan kriminal, merusak nama baik studio, membocorkan rahasia atau hal-hal lain yang dianggap merugikan studio.
· Stasiun Radio Komunitas tidak diperbolehkan menerima dana atau hadiah dari sumber-sumber ilegal seperti : dari bandar judi, bandar narkoba, penyelundup, pencemar lingkungan dan orang orang lain yang pekerjaannya bertentangan dengan kepentingan komunitas, negara atau masyarakat.
· Stasiun Radio tidak dapat meminta dana dari Parpol atau kelompok kepentingan lain yang membuat stasiun radio kelak terpaksa mendukung kepentingan tersebut.
· Bantuan dari Parpol atau kelompok kepentingan tertentu hanya dapat diterima apabila dimusyawarahkan terlebih dahulu serta sumbangan tersebut adalah murni tanpa ikatan apapun terhadap stasiun radio.


5. PEDOMAN DAN PRINSIP JURNALISTIK

· Penyelenggara Penyiaran harus menyajikan informasi yang akurat dan tidak melakukan kecerobohan dalam menyampaikan berita yang menyesatkan atau memutarbalikkan fakta yang dapat merugikan orang lain.
· Sebelum menyiarkan sebuah fakta , Penyelenggara penyiaran harus memastikan dulu bahwa materi siaran tersebut telah diperiksa keakuratannya dan kebenarannya.
· Bila memperoleh informasi dari pihak lain yang belum dapat dipastikan kebenarannya, maka Penyelenggara Penyiaran harus menjelaskan pada masyarakat bahwa informasi tersebut adalah dalam versi berdasarkan sumber tertentu tersebut.
· Saat siaran langsung, baik diskusi atau wawancara via telepon, Penyelenggara Penyiaran harus waspada terhadap kemungkinan Nara sumber melontarkan pernyataan yang tanpa bukti atau kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal itu Pemandu Acara harus melakukan verifikasi atau meminta penjelasan lebih lanjut tentang fakta yang disampaikan oleh Nara sumber tersebut.
· Apabila Penyelenggara Penyiaran mengetahui atau menyadari telah menyiarkan informasi yang tidak akurat atau menimbulkan salah interpretasi, maka sesegera mungkin melakukan koreksi dan menyampaikan permintaan maaf.
· Dalam menyiarkan berita yang sulit dicek kebenarannya, misalnya berita tentang kekuatan gaib, maka Penyelenggara Penyiaran harus menjelaskan bahwa mengenai kebenaran berita tersebut masih terdapat perbedaan pandangan di masyarakat.
· Apabila dalam suatu program acara memuat kritik yang menyerang atau merusak citra individu atau organisasi, maka kepada mereka yang mendapatkan kritikan tersebut harus diberikan kesempatan dlam waktu yang setara untuk memberikan komentar atau argumennya terhadap kritikan yang diarahkan kepadanya.
· Jika terdapat dua atau lebih pihak yang saling bertentangan atau berbeda pandangan, maka kepada mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.
· Dalam program acara yang mendiskusikan isu kontroversial, maka Pemandu Acara tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu pihak. Pemandu Acara harus berusaha agar semua partisipan atau Nara sumber dapat secara baik mengekspresikan pandangannya.


6. PERILAKU TERHADAP NARASUMBER

· Jika dalam suatu program acara melibatkan Nara sumber, maka Penyelenggara Penyiaran harus memberitahukan terlebih dahulu kepada nara sumber tersebut tentang : tema, topik pembicaraan yang akan dibahas, alasan kenapa perlu melibatkan Nara Sumber tersebut, siapa saja yang akan hadir terlibat dalam acara tersebut, garis besar pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Nara sumber.
· Penyelenggara Penyiaran tidak boleh melatih, mendorong atau membujuk Nara sumber untuk mengatakan hal-hal yang sebetulnya tidak dipahami atau tidak diketahui oleh Nara sumber tentang kebenarannya.
· Penyelenggara Penyiaran tidak boleh memaksa Nara Sumber untuk hadir, karena Nara sumber berhak untuk menolak berpartisipasi dalam program acara tersebut.
· Dalam hal mewawancarai Nara Sumber, maka sebelum wawancara dilakukan, Reporter harus memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyatakan tujuan wawancara kepada Nara Sumber.
· Apabila melaksanakan kegiatan wawancara langsung dengan Penelepon dari luar, maka sebelum percakapan disiarkan, Penyelenggara Penyiaran harus terlebih dahulu mengatahui data identitas Penelepon tersebut secara jelas.
· Penyelenggara Penyiaran harus mengingatkan kepada Penelepon dan atau memberhentikan wawancara apabila saat wawancara berlangsung ada hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga yang harus bertanggung jawab terhadap wawancara tersebut adalah Penyelenggara Penyiaran.
· Apabila melibatkan anak-anak sebagai Narasumber, maka Penyelenggara Penyiaran harus terlebih dahulu meminta ijin kepada orang tuanya, serta pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan jangan diluar kemampuan anak tersebut.

PRIVASI SESEORANG

· Tindakan menghadang atau mencegat narasumber untuk dimintai keterangan, hanya boleh dilakukan di tempat umum, dan dengan cara yang sopan, tidak memaksa atau mengintimidasi.
· Penyiaran kejadian musibah kecelakaan, korban kejahatan atau orang yang sedang berduka cita harus dilakukan secara tepat dan bijaksana serta tidak boleh menambah penderitaan orang tersebut.
· Dalam hal melaporkan tentang peristiwa yang dapat menimbulkan kepanikan, kerusuhan dan menyebabkan konflik, maka Penyelenggara Penyiaran dilarang menyiarkan langsung peristiwa kerusuhan tersebut serta tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok tertentu.


PROGRAM YANG DISPONSORI

· Penyelenggara Penyiaran boleh menyajikan program acara yang disponsori, baik sebagian maupun keseluruhan, oleh pihak luar Studio, kevuali untuk program acara berita.

· Dalam hal program acara yang disponsori, penyelenggara penyiaran harus memberitahukan kepada pendengar bahwa program tersebut disponsori, didanai oleh pihak tertentu, dan harus disiarkan minimal 2 kali penyiaran dalam satu program acara.

· Perusahaan yang memproduksi barang-barang terlarang dilarang mensponsori program acara, misalnya minuman keras, judi, dll.


PROGRAM PENGGALANGAN DANA

· Lembaga Penyiaran Komunitas dapat menyiarkan permohonan bantuan dana kepada masyarakat untuk mendanai penyelenggaraan siaran.

· Dalam kejadian bencana tertentu, Lembaga penyiaran Komunitas dapat mengambil inisiatif untuk menggalang bantuan amal untuk disalurkan kepada yang berhak.
· Bantuan amal yang terkumpul tidak digunakan sebagai pembiayaan program siaran, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.


KUIS DAN UNDIAN BERHADIAH

· Dalam menyiarkan program yang berisi kuis dan undian hadiah, Penyelenggara penyiaran harus bertindak adil dan peraturannya harus diberitahukan secara terbuka dan jelas kepada pendengar.

· Dengan atau tanpa sponsor, Penyelenggara penyiaran harus bertangggung jawab atas semua kuis dan undian berhadiah yang disiarkan.

· Jika sebuah kuis atau undian berhadiah menggunakan fasilitas telepon dan sms, maka Penyelenggara penyiaran harus memberitahukan dengan jelas biaya pulsa hubungan telepon atau sms yang dikenakan.


KESOPANAN, KEPANTASAN DAN KESUSILAAN

· Penyelenggara penyiaran harus menyajikan materi dengan menempatkan kepentingan publik pada prioritas teratas, oleh karena itu kemerdekaan berekspresi melalui Lembaga penyiaran dibatasi oleh kepentingan publik

· Penyelenggara penyiaran harus berhati-hati agar isi siaran tidak merugikan, menimbulkan effek negatif atau bertentangan dan menyinggung nilai-nilai dasar yang dimiliki beragam masyarakat tersebut.

· Dalam hal penyiaran masalah kekerasan, maka penyelenggara penyiaran agar mampu mencegah jangan sampai siaran tersebut menimbulkan hilangnya kepekaan masyarakat terhadap kekerasan, mencegah agar masyarakat tidak berlaku apatis terhadap gejala kekerasan, mencegah agar tidak timbul ketakutan yang berlebihan dan mencegah agar masyarakat tidak menerima pandangan bahwa kekerasan adalah jalan keluar yang deapat diterima dan dibolehkan

· Penyelenggara Penyiaran dilarang menyiarkan lagu-lagu yang mengandung muatan pesan menggelorakan atau mendorong kekerasan.

· Penggambaran kondisi korban kekersan, kecelakaan dan bencana tidak boleh disampaikan secara rinci.

· Penyelenggara Penyiaran dilarang menyiarkan lagu-lagu yang berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit mapun secara implisit.

· Program Acara yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan hanya pada pukul 22.00 – 04.00 WIB.

· Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun

· Penyelenggara penyiaran dilarang menyajikan program siaran dimana penyiar atau pembiacara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.

· Program acara yang memberitakan, membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial/ homoseksual/ lesbian dan lain-lain hanya boleh disiarkan mulai pkl. 22.00 – 04.00 dengan catatan tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar hal-hal tersebut dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

· Penyelenggara penyiaran dilarang memuat program yang melecehkan atau mengolok-olok kelompok masyarakat tertentu yang selama ini dipandang negatif, misalnya : pembantu rumah tangga, hansip, satpam, waria, lansia, gendut, cebol, tuna netra, idiot, dll.

· Penyelenggara penyiaran tidak boleh menyiarkan program acara yang menimbulkan kesan bahwa penggunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dibenarkan, serta tidak boleh menyiarkan cara penggunaan NAPZA secara eksplisit dan rinci.

· Penyelenggara penyiaran dilarang menyiarkan program yang menggambarkan bahwa penggunaan alkohol dan rokok sebagai hal yang diterima secara luas oleh masyarakat, dilarang mendorong anak-anak atau remaja untuk menggunakan alkohol dan rokok.

· Dalam hal penyiaran tentang NAPZA dan alkohol tersebut hanya boleh disiarkan mulai pkl. 22.00 – 04.00 WIB.

· Penyelenggara penyiaran dilarang menyajikan muatan yang melecehkan suku dan ras di Indonesia, serta dilarang menyajikan penggunaan kata atau perilaku yang merendahkan suku dan ras tertentu.

· Program siaran keagamaan harus disajikan dengan memperhatikan kondisi sosial dan psikologis masyarakat setempat.

· Dilarang menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu.

· Dilarang menyiarkan program yang mengandung pesan bahwa suatu agama tertentu adalah lebih baik daripada agama lainnya yang sah di Indonesia.

· Penyelenggara penyiaran dilarang menyiarkan program yang berisikan perbandingan antaragama.

· Penyelenggara penyiaran harus berhati-hati dalam menyiarkan program yang menggunakan nara sumber yang memiliki kekuatan/kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan penyakit dengan cara supranatural.

· Penyelenggara penyiaran wajib menjelaskan kepada khalayak bahwa mengenai kekuatan/kemampuan tersebut sebenarnya masih ada perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

· Program yang membahas materi horoskop dan perbintangan serta ramalan harus disajikan dengan cara yang tidak menimbulkan kesimpulan bahwa isi program tersebut adalah benar dan serius.

· Penyelenggara penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat berita, bahasan atau tema yang mengandung pembenaran terhadap tindak korupsi dan perjudian.



PENUTUP

· Kode etik dan tata tertib ini wajib dipatuhi oleh Penyelenggara Penyiaran khususnya di Radio Komunitas, baik unsur Dewan Penyiaran Komunitas maupun Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas ( Pimpinan Studio dan Crew ).

· Pelanggaran terhadap Kode etik dan tata tertib ini akan dikenakan sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut :

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Skorsing
- Pemberhentian

· Kode Etik dan tata tertib ini secara berkala akan ditinjau kembali disesuaikan dengan peraturan perundang undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

 

Profile Jaringan Radio Komunitas Jabar

A. Pendahuluan

Bahwa sesungguhnya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagai mana diamanatkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28F.
Radio Komunitas berperan mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui kebebasan informasi, kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi sehingga dapat mengembangkan diri dan lingkungannya serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
Untuk mencapai cita-cita itu maka Radio Komunitas di Jawa Barat harus peka terhadap lingkungan, menghormati kemajemukan di masyarakat dan profesional. Oleh sebab itu Radio Komunitas di Jawa Barat menggabungkan diri dalam organisasi Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat.

B. Keanggotaan
1) Anggota JRK Jawa Barat adalah radio komunitas yang menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota setelah melalui proses assesment
2) Keanggotaan JRK Jawa Barat bersifat kelembagaan; tidak atas nama perorangan
3) Syarat-syarat keanggotaan JRK Jawa Barat:
a) Radio yang menyatakan dirinya sebagai radio komunitas
b) Tidak menjadi anggota organisasi lain yang sejenis
c) Bersedia mematuhi AD, ART, MKO, GBHP dan Etika JRK Jawa Barat
Keanggotaan JRK Jawa Barat dapat hilang karena:
1) Bubarnya Radio Komunitas tersebut
2) Dicabut keanggotaannya oleh Musyawarah JRK Jabar
3) Mengundurkan diri dari keanggotaan JRK Jabar.

C. Program Kerja JRK Jawa Barat
Divisi Advokasi
Ø Pengaturan Radio Komunitas dalam Perdes dan Perda
Ø Penyikapan terhadap UU Penyiaran tahun 2002 dengan adanya pasal yang mesti di perjelas dalam Peraturan Pelaksana dan Pembentukan KPI-D
Ø Sinergi JRK Jabar dengan NGO-NGO
Ø Analisis kondisi kekinian
Ø Advokasi terhadap anggota
Ø Membangun jaringan dengan lembaga advokasi lainnya
Ø Legal formal untuk anggota JRK Jabar dalam hal ini lembaganya


Divisi Peningkatan Kapasitas
· Pelatihan Broadcast Community Radio sampai tingkat Teknis (Mekanismenya per-region atau Kota)
· Bagaimana cara mengatur program-program JRK Jabar (baik program-program intern/ ekstern yang bisa diajukan ke funding).
· Melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengembangan organisasi
· Membuat modul pelatihan
· Merumuskan strategi pengembangan penalaran dan upaya peningkatan kualitas aktivis radio komunitas
· Melakukan hubungan-hubungan edukatif dengan lembaga-lembaga penalaran internal maupun eksternal
· Melakuakn sistematika pembinaan intelektualitas, dalam rangka penguatan pola pikir rasional
· Melakukan aktifitas koordinasi dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan
· Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dasar radio komunitas yang meliputi kebutuhan tentang nilai-nilai keagamaan, kesejahteraan, minat dan bakat serta kebutuhan untuk meningkatkan prestasi
· Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan aktivitas dan usaha-usaha lainnya berdasarkan identifikasi diatas
· Merumuskan dan melaksanakan pola pembinaan/aktivitas yang berkaitan dengan kualitas aktivis radio komunitas
· Menumbuh kembangkan budaya menulis dan aplikasi ilmu-ilmu yang digeluti
· Mengadakan aktivitas-aktivitas kekritisan

Kesekretariatan
Ø Fund rissing dan income centre : Mekanisme iuran anggota
Ø Koperasi JRK Jabar
Ø Membangun interelasi dengan jaringan lain diluar lembaga penyiaran radio
Ø Membuat bulletin JRK Jabar
Ø Sosialisasi internal/ eksternal

Divisi Teknik
Ö Membuat mekanisme control /technical assistant
Ö Analisis Frekuensi di daerah
Ö Pelatihan teknis standarisasi alat di tiap rakom
Ö Penyikapan terhadap Peraturan pelaksana masalah frekuensi
Ö Membuat standarisasi teknis radio komunitas

D. Kerjasama Program Kerja Yang Pernah di Lakukan

TAHUN
PROGRAM
LEMBAGA PENDUKUNG
2002
Advokasi RUU Penyiaran No. 32 tahun 2002
CRI, TIFA
2002
Workshop Teknis Radio Komunitas
CNRG ITB, CRI, TIFA
2003
Workshop pembuatan draft PP Penyiaran Komunitas
TIFA
2003
Konsultasi Publik ttg PP Penyiaran
Tifa
2003
Panitia Pembentukan KPI Daerah Jawa Barat
Konsorsium Lembaga Penyiaran di Jawa Barat
2004
Workshop penulisan Lesson Learned 5 rakom di Jabar
World Bank
2004
Penyusunan Rancangan Konstitusi JRKI Pra-Kongres
MPPI, Suara Surabaya, FES
2004
Pelaksanaan Kongres JRKI
Tifa, Skepo dan JRK Jawa Barat
2005
Lokakarya Hasil Temuan Demos Sebagai Bahan Dasar Bagi Langkah Taktis dan Strategis Radio Komunitas Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Demos
2005
Workshop Rumah Produksi
TIFA
2006
Penyiakapan PP 51 tahun 2006 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas
Yayasan SET
2006
Talk Show ttg Lembaga Penyiaran Komunitas VS PP 51 tahun 2006
KPID dan TVRI
2006
Pelatihan Siaran Berjaringan
Voice of Human Right
2006
Workshop Kampanye AIDS
Forum Diskusi Wartawan Bandung dan Komisi Penanggulangan Aids Jawa Barat.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?